pendahuluan
Kunci dari pembangunan
adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat
pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah
menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia.
pemerataan pembangunan dan distribusi pendapatan diIndonesia
Prestasi pembangunan
ekonomi yang dilihat dari indikator pendapatan perkapita telah banyak mendapat
kritik. Untuk melengkapi ukuran prestasi pembangunan ekonomi digunakan
juga indikator distribusi pendapatan.
Distribusi pendapatan
mengukur ketimpangan atau kemerataan pembagian hasil-hasil pembangunan yang
diterima rakyat.
Ukuran distribusi
pendapatan:
1.
1.KURVA LORENZ
Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendaptan
nasional dikalangan lapisan penduduk
2. INDEKS GINI
Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat
ketimpangan atau kemerataan distribusi pendapatan. Nilai koefisien gini (G)
antara 0 dan 1 (0<g<1).< font="">
Rumus indeks gini:
Rumus indeks gini:
n
G = 1 - E (Xi+1 - Xi) (Yi + Yi+1)
1
n
G = 1 - E fi (Yi + Yi+1)
1
Keterangan:
G = Indeks gini
Fi = proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas I
Xi = proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas I
Yi = proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas I</g<1).<>
G = 1 - E (Xi+1 - Xi) (Yi + Yi+1)
1
n
G = 1 - E fi (Yi + Yi+1)
1
Keterangan:
G = Indeks gini
Fi = proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas I
Xi = proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas I
Yi = proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas I</g<1).<>
3.
KRITERIA BANK DUNIA
Bank Dunia membagi penduduk dalam tiga kelas, yaitu 40%
penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menegah, dan 20%
penduduk berpendapatan rendah menerima bagian pendapatan nasional.
Adapun kriteria, bila penduduk berpendapatan
rendah:
Menerima < 12% pendapatan nasional: ketimpangan tinggi
Menerima 12 - 17% pendapatan nasional: ketimpangan sedang
Menerima > 17% pendapatan nasional: ketimpangan rendah
Menerima < 12% pendapatan nasional: ketimpangan tinggi
Menerima 12 - 17% pendapatan nasional: ketimpangan sedang
Menerima > 17% pendapatan nasional: ketimpangan rendah
Pentingnya pembahasan
mengenai ketimpangan distribusi pendapatan, karena berkaitan dengan tingkat
kemiskinan. Makin timpang distribusi pendapatan secara tidak langsung
mencerminkan makin banyak penduduk miskin.
Selain itu, aspek
pemerataan pembangunan secara teoritis sering diperhadapkan dengan konsep
efisiensi dan pertumbuhan.
Pemerintah sudah memulai sejak Pelita III untuk
mengupayakan pemerataan pendapatan pembangunan dan hasil-hasilnya. hal ini
tercermin pada kebijaksanaan delapan jalur pemerataan:
pemerataan pemenuhan
kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan.
a. Pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
b. Pemerataan pembagian pendapatan.
c. Pemerataan kesempatan kerja.
d. Pemerataan kesempatan berusaha.
e. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam
pembangunan khusuanya bagi generasi muda dan wanita.
f. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah
air.
g. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
Dalam konteks pemerataan pembagian pendapatan dapat dilihat
dari aspek:
a. Antarlapisan masyarakat
b. Antardaerah (desa-kota)
c. Antarwilayah (Propinsi/Kabupaten)
1.pentingnya distribusi pendapatan
Banyak kerusuhan yang
terjadi di berbagai bagian dari negara kita pada periode terakhir
ini. Sebagian memang karena dipanaskan oleh situasi penyelenggaraan
pemilu. Namun kalau kita perhatikan secara seksama, ada fenomena
tindakan yang selalu muncul dalam setiap kerusuhan tersebut, yakni mendompleng
pada kerusuhan untuk mencoba membuat redistribusi aset secara tidak
sah. Toko-toko dihancurkan, dibakar dan dilempari. Sebagian
barang-barangnya di ambil.Mobil dan kendaraan yang mewah
dihancurkan. Berbagai kejadian tersebut menimbulkan kerugian yang sangat
besar bagi bangsa dan negara, tidak hanya secara materi, bahkan untuk kasus 23
Mei 1997 di Banjarmasin misalnya selain korban materi berupa kerusakan berbagai
toko supermarkat dan hotel berbintang, juga jatuhnya korban nyawa yang tidak
sedikit, sampai mencapai 123 orang (Banjarmasin Post, 31 Mei 1997).
Menurut beberapa ahli,
akar permasalahan dari berbagai kerusuhan tersebut adalah pada adanya gap yang semakin
menyolok antara golongan berpunya dan golongan tidak berpunya. Kesenjangan
pendapatan yang timbul sudah berada pada tingkat yang memerlukan
perhatian dan tindakan penanggulangan yang
bersungguh-sungguh. Manifestasi dari kesepakatan bangsa yang dahulu
melalui MPR menempatkan pemerataan sebagai skala prioritas utama dalam
pembangunan, perlu lebih dinampakkan dalam berbagai tindakan nyata yang
mengena pada sasarannya. Upaya pengentasan kemiskinan yang telah banyak
berhasil dalam menghilangkan problema kemiskinan absolut, perlu diarahkan
lebih intensif untuk juga menyelesaikan problema kemiskinan relatif.
2.Mekanisme Pemerataan
Teori ekonomi klasik
berkeyakinan bahwa dalam jangka panjang, mekanisme pasar akan menciptakan
pembangunan yang seimbang antar berbagai wilayah, namun Gunnard Myrdal tidak
sependapat dengan hal tersebut. Menurut Myrdal (1953) bahwa dalam
proses pembangunan terdapat faktor-faktor yang akan memperburuk perbedaan
tingkat pembangunan antar wilayah dan antar negara. Di samping ada juga faktor-faktor
yang dapat memperbaikinya. Keadaan seperti ini terjadi sebagai akibat
berlakunya suatu proses sebab akibat yang disebutnya sebagai circular
cummulative causation.
Menurut Myrdal,
pembangunan di daerah-daerah yang lebih maju akan menciptakan beberapa keadaan
yang akan menimbulkan hambatan yang lebih besar kepada daerah-daerah yang lebih
terkebelakang untuk berkembang.Keadaan-keadaan yang menghambat pembangunan ini
digolongkannya sebagaibackwash effect. Di samping itu perkembangan
di daerah-daerah yang lebih maju dapat menimbulkan keadaan-keadaan yang akan
mendorong perkembangan daerah-daerah yang lebih miskin. Keadaan ini
dinamakan sebagaispread effect, atau disebut juga sebagai trickle
down effect. Pemberdayaanmasyarakat pedesaan dimaksudkan untuk
mempengaruhi dan memanipulasi keragaan faktor-faktor tertentu, sehingga
menciptakan situasi dan kondisi yang dapat mencegah terjadinya backwash
effect, dan sebaliknya mendukung terjadinya spread effect.
3.Pembangunan dan Potensi Masyarakat
Pembangunan perlu menghiraukan
dan memperhitungkan pola kehidupan yang sedang berlangsung di
masyarakat. Kondisi ini harus diberi nilai dan jangan sekali-kali diubah
dengan cara perombakan. Kondisi masyarakat setempat perlu dihargai, yaitu
dengan cara apresiasi. Penghargaan dan pemberian nilai pada kondisi
kehidupan masyarakat tersebut, adalah suatu cara menyukseskan pengembangan
potensi masyarakat sesuai dengan yang diidamkan. Nilai positif
diefektifkan dan dikembangkan, sedangkan nilai yang dipandang negatif diblokir,
dan secara perlahan dihilangkan. Sementara itu nilai baru (inovatif)
diperkenalkan untuk dihargai masyarakat sebagai nilainya sendiri
KESIMPULAN
Pembangunan itu harus
berarti pembangunan manusia seutuhnya, bukan pembangunan dalam arti fisik saja
(bangunan, jalan, bendungan dan lain sebagainya). Pembangunan harus dapat
dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat. Pemerataan pendidikan dan
fasilitas kesehatan dapat menjamin tercapainya pemerataan dalam jangka panjang.
Alokasi penggunaan
dana untuk pendidikan dan kesehatan harus lebih diprioritaskan. Kebijakan pemerintah
harus dibuat supaya pendidikan dan kesehatan dapat lebih dirasakan langsung
oleh masyarakat. Melalui program pemerataan pendidikan dan pemerataan fasilitas
kesehatan diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang produktif.
Sumber daya manusia yang produktif merupakan modal yang paling menentukan dalam
keberhasilan pembangunan jangka panjang.
Efektifitas dan
efisiensi penggunaan dana pendidikan dan kesehatan harus dapat
dipertanggungjawabkan. Pemerintah harus tegas menindak penyelewengan yang
terjadi. Penggunaan dana yang efisien dan efektif akan semakin meningkatkan
kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat sehingga mampu menciptakan sumber
daya manusia yang produktif. Sumber daya manusia yang produktif menghantarkan
negara pada keunggulan komparatif sehingga mampu bersaing di dunia
internasional.
sumber:
Krugman, Paul R., dan Obstfeld, Maurice. 2004. Ekonomi
Internasional, Teori dan Kebijakan, Edisi Kelima, Jilid 1. PT Indeks Kelompok
Gramedia. Jakarta.